MENARAJATIM.ID, Sidoarjo – Akar permasalahan kasus stunting seringkali penyebabnya diluar masalah kesehatan, seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, kemiskinan hingga degradasi lingkungan. Untuk itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting pemerintah melakukan strategi konvergensi.
Percepatan penurunan stunting Kabupaten Sidoarjo atas kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi hari ini (23/8/2022) dinilai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual di Command of Operational Center Kabupaten Sidoarjo.
Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Saadah Ahmad Muhdlor yang memaparkan materi 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di hadapan tim penilai. Capaian penurunan stunting pada aksi 1 di tahun 2021 desa lokus stunting sebanyak 31 desa, dan di tahun 2022 desa lokus berkurang menjadi 24 desa.
“Desa lokus tunting ditahun 2021 untuk kecamatan Jabon sebanyak 8 desa, tapi di tahun 2022 tinggal 4 desa. Hal ini menunjukkan kasus stunting di Kecamatan Jabon mulai terurai,” jelasnya.
Ia juga menjelaskansalah satu faktor permasalahan stunting di Kecmatan Jabon disebabkan karena warganya mengkonsumsi air tanah yang mengandung logam berat melebihi kadar aman. Sejak tahun 2021, Bupati Sidoarjo telah membuatkan tandon air sumber di beberapa titik di Kecamatan Jabon.
Untuk aksi 2 berupa dukungan anggaran APBD Tahun 2021 untuk percepatan penurunan stunting 1,7 % dari total anggaran terhadap APBD. Aksi 3 berupa komitmen instansi/ lembaga terkait dalam rembuk stunting. Aksi 4 berupa regulasi Perbup no. 89 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dan Perbub no. 90 Tahun 2021tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi.
Masih menurut saadah atau yang akrab disapa Ning Shasa, Tim Penggerak PKK yang paling berperan besar pada aksi 5 Pembinaan Kader Pembinaan Manusi (KPM). KPM ini beranggotakan masyarakat dari kader posyandu, guru PAUD dan kader lainnya. Untuk aksi 6 tentang manajemen data.
“Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pada aksi 7 mengenaik publikasi, dimana 1.000 HPK yang masih bermasalah, misalnya untuk pola asuh, PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) belum sesuai, dan sanitasi kurang (desa ODF masih 40%), “ jelasnya.
Semua aksi tersebut direview untuk kinerja tahunan, di aksi 8. Dari paparan 8 aksi percepatan penurunan stunting tersebut tim juri terlihat puas dan antusias dalam memberikan pertanyaan untuk strategi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo, hingga menambah waktu diskusi selama 15 menit.
Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan 8 aksi konvergensi ini merupakan wujud kolaborasi yang harmonis antara pihak terkait menuju sidoarjo zero stunting.
