Menarajatim.id, Sidoarjo – Minggu, (17/3/2024). Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali tahun ini bakal menuntaskan administrasi yang menjadi syarat pembentukan holding BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ia juga mendorong manajemen 2 RSUD milik Sidoarjo yakni RSUD R.T Notopuro dan RSUD Sidoarjo Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal yang juga ditekankan Bupati Ahmad Muhdlor kepada semua kepala puskesmas (kapus) agar tidak berhenti pada pelayanan yang ada, namun harus terus meningkatkan pelayanan, sarana prasarana dan SDM agar nantinya layak menjadi rumah sakit tipe D. Langkah sejalan dengan bakal dibentuknya sistem holding rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo.
“Saat ini kami tengah mengusulkan sistem holding ini kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia,” katanya di sela acara Monitoring & Evaluasi Pendapatan dan BLUD dan Rujukan Pelayanan di Hotel Grand Cakra Malang, pada Jumat (8/3).
Dikatakannya, dengan adanya sistem holding maka Kabupaten akan memiliki standarisasi layanan di semua rumah sakit. Selain itu, pembentukan holding ini juga lebih efektif dan efisien.
“Dengan holding, semua akan menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang sama yaitu dari, oleh, dan untuk Sidoarjo. Terlebih, holding akan memudahkan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sistem manajemen hingga mutu layanan,” jelasnya.
Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor itu, juga menambahkan jika nantinya usulan sistem holding tersebut disetujui oleh Kemenkes, maka Kabupaten Sidoarjo akan menjadi Kabupaten satu-satunya yang menerapkan sistem holding.
“Untuk mencapai ini, butuh proses panjang sehingga mari kita bersama-sama melalui tahapan ini. Intinya, jangan sampai masyarakat enggan untuk datang ke puskesmas, jadikan puskesmas ini menjadi rujukan dengan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Dirinya berharap, peningkatan layanan di puskesmas diharapkan dapat memperkuat infrastruktur kesehatan dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.
“Jika pemenuhan sarana prasarana ini butuh proses panjang, pikirkan hal yang dapat dijangkau terlebih dahulu, yaitu berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tuturnya.
